Puslitbang Hukum Balitbang Hukum dan HAM mengadakan temu ilmiah membahas Pencegahan Terorisme dan Penguatan Fungsi Keimigrasian. Dalam pertemuan ini, Balitbang Hukum dan HAM menekankan fungsi Ditjen Imigrasi yang strategis dalam pencegahan terorisme. “Selama ini Ditjen Imigrasi berfungsi dalam pengecekan administrasi. Fungsi ini ke depan bisa ditingkatkan sebagai pengawasan terduga teroris yang masuk ke Indonesia,” tutur Kepala Balitbang Hukum dan HAM, R. Benny Riyanto.

Model kontrol keimigrasian dalam pencegahan tindak pidana terorisme dibangun berdasarkan tiga unsur utama keimigrasian, yaitu intelijen keimigrasian, pengawasan keimigrasian, dan pemeriksaan di perbatasan.

Menurut peneliti Balitbangkumham Harison Citrawan, selama ini hubungan ketiganya merupakan alur yang singuler, yaitu berkaitan dari hulu ke hilir. Sementara, riset yang dilakukan oleh Balitbangkumham menunjukkan hubungan kerja antar elemen seharusnya bersifat seperti rantai kerja yang tak putus dan saling terkait.

Pada poin ini, Balitbangkumham menekankan pentingnya penataan regulasi untuk memastikan mekanisme pertukaran informasi dapat dijalankan hingga tingkat kantor wilayah. Regulasi ini dapat dijalankan melalui penerbitan Peraturan Menkumham atau Surat Edaran Dirjen Imigrasi.

Secara makro, keterlibatan instansi atau lembaga negara lainnya, seperti kepolisian, BNPT, BIN, dan NCB Interpol, menjadi penting untuk memastikan berjalannya model sirkuler tersebut.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Fidhianto Markos,  yang menyajikan makalah berjudul Efektivitas Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pujiyono, dosen Hukum Universitas Diponegoro yang membawakan makalah berjudul Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta Kombes Pol. Zambri yang mempresentasikan Urgensi Penguatan Keimigrasian dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Benny berharap temu ilmiah hari ini akan menghasilkan masukan yang konstruktif bagi penelitian dan fungsi keimigrasian. “Ke depannya, kami harap riset kolaboratif antara Balitbang Hukum dan HAM dengan unit kerja lain dapat terbentuk untuk kemajuan Kementerian,” tutup Benny. (*Humas)

 

temu ilmiah puskum

temu ilmiah puskum

temu ilmiah puskum

temu ilmiah puskum

temu ilmiah puskum


Komentar (0)