Jakarta (14/05) – Balitbangkumham memberikan arahan terkait survei mandiri Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pengarahan ini dilakukan dengan media teleconference yang diikuti 33 Kanwil dan 10 (sepuluh) UPT. Kepala Pusjianbang Kebijakan, Aman Riyadi, menjelaskan survei mandiri Indeks Persepsi Korupsi akan dilakukan oleh petugas di dalam Kanwil Kemenkumham. Survei ini bertujuan untuk melihat bagaimana respon masyarakat atas integritas dan pelayanan petugas. “Jadi tujuannya untuk melihat hal-hal apa yang kurang dan harus diperbaiki Kanwil, bukan untuk penilaian,” tegas Aman. Sebelumnya, pejabat Kanwil mengira survei yang dilakukan Balitbangkumham merupakan instrumen penilaian untuk usulan satker WBK. Namun, Aman Riyadi, menegaskan sekali lagi bahwa survei ini adalah untuk pemetaan progres kinerja satuan kerja. Dalam momen ini, Sekretaris Balitbangkumham, Yayah Mariani juga mendorong jajaran pejabat di wilayah untuk tetap mengusahakan reformasi birokrasi. “Jangan putus asa kalau nanti tidak terpilih sebagai satker usulan WBK. Tetap harus semangat mengusahakan reformasi birokrasi, ini tugas panjang dan berkelanjutan,” himbau Yayah. (*humas)

tf

tf

tf

tf

tf


Komentar (0)