Jakarta (05/03) – Balitbang Hukum dan HAM menerima kunjungan audiensi dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (HIMAPOL). Dalam audiensi ini, keduanya mendiskusikan pemenuhan hak penyandang difabel dalam pemilihan umum (pemilu).

Meskipun telah diatur dalam peraturan KPU dan undang-undang, namun pada praktiknya pemenuhan hak penyandang difabel belum optimal. Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, Junaidi Abdulah, menjabarkan hasil riset yang pernah ia lakukan. Menurutnya, pemenuhan hak penyandang difabel dalam pemilu makin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, jika ditilik dari regulasinya saja pemenuhan ini belum sufisien. Misalnya, regulasi yang ada baru mengatur pemenuhan hak difabel untuk tuna netra dan tuna daksa. 'Padahal, definisi difabilitas itu sangat luas dan memiliki derajat yang berbeda,' imbuh Junaidi.

Fuad, anggota HIMAPOL menanggapi paparan Junaidi. Menilik praktik pemenuhan hak di Australia, perlu dibuat komisi khusus yang mengawal isu-isu difabilitas. Komisi ini penting untuk memastikan regulasi yang dibuat oleh tiap K/L berkomitmen pada pemenuhan hak penyandang difabel.

Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Asep Kurnia, mengapresiasi kunjungan dari HIMAPOL. “Tidak menutup kemungkinan masukan dari adik-adik kami jadikan bahan penelitian selanjutnya. Jadi kedatangan adik-adik mahasiswa ini kami sambut baik,” tutur Asep. Asep juga mengajak mahasiswa untuk memanfaatkan hasil penelitian Balitbangkumham yang dapat diunduh di ebook.balitbangham.go.id. (*humas)

HIMAPOL


Komentar (0)