Jakarta (4/9), Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM melaksanakan FGD Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dibuka oleh Kepala Puslitbang HAM, Drs. Augusta Embly,S.H., DIPLDS., M.A. dengan narasumber Jayadi Damanik.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinilai sudah tidak dapat mengakomodir perkembangan konsep HAM. HAl ini dimulai dari definisi pelanggaran HAM yang kurang memberikan ruang pencegahan pelanggaran HAM sampai pada tidak adanya definisi justisibialitas HAM sebagai upaya remedi (perbaikan) atas pelanggaran HAM yang terjadi. Mengingat hal tersebut, perlu disusun Nsskah Akademik tentang Perubahan Rancangan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam rangka pencegahan dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi, yang mana pencegahan dan penyelesaian pelanggaran HAM adalah suatu proses yang terkait dan tidak dapat dipisahkan. Tentunya dibutuhkan materi pencegahan pelanggaran HAM sampai Penyelesaian HAM yang diatur mulai dari definisi pelanggaran HAM sampai upaya yang dilakukan oleh lembaga negara serta pengadilan yang mempuntai kewenangan di bidang HAM.

Adapun tujuan dan kegunaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah merumuskan definisi atau pelanggaran HAM sebagai langkah penyelesaian pelanggaran HAM; merumuskan pengertian diskriminasi yang dilakukan secara sistematis; merumuskan pengelompokan sepuluh hak dalam UU HAM yang didasarkan pada tema atau subyek; merumuskan penambahan tema hak untuk memperoleh informasi dalam UU HAM; merumuskan pengaturan justisiabilitas HAM.


Komentar (0)