Jakarta (20/5) Semangat Hari Kebangkitan Nasional diaplikasikan Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di satuan kerjanya. Hal ini ditandai dengan kegiatan evaluasi komponen pengungkit pada satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Acara ini dibuka langsung oleh Sekertaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto. Dalam sambutannya, Bambang mennyatakan bahwa membangun unit kerja berprekdikat WBK/WBBM tidaklah mudah. Perbaikan internal masing- masing satuan kerja harus secara nyata, sistematis dan berkelanjutan dilakukan. “Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan predikat WBK/WBBM,” jelasnya. Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Asep Kurnia yang sekaligus menjabat sebagai wakil ketua pembangunan WBK/WBBM Kemeterian Hukum dan HAM, turut hadir menjadi narasumber. Dalam paparannya, Asep mengungkit kembali perjalanan pembangunan WBK/WBBM yang telah dilakukan. Asep menyinggun hasil survei yang telah dilakukan Balitbang Hukum dan HAM dimana hasil survei IKM rata- rata memuaskan. Namun, nilai IPK masih perlu ditingkatkan lagi. "Saya ingat pesan Pak Menteri bahwa menghilangkan presepsi korupsi dari masyarakat tidaklah semudah membalikkan tangan. Maka, mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk mengevaluasi kembali berbagai kekurangan yang ada,” pungkasnya. Sesuai agenda, evaluasi akan dimulai pada tanggal 20- 27 Mei 2019. Hadir dalam kegiatan ini, Sekertaris Balitbang Hukum dan HAM, para pimpinan tinggi dan perwakilan seluruh satuan kerja Kemenkumham yang tengah mengajukan diri menjadi WBK. (*Humas)

setjen

setjen

setjen

setjen

setjen

setjen

setjen


Komentar (0)