Jakarta (19/03) - Permenkumham tentang kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM secara ideal tentunya tidak hanya diarahkan pada pemberian penghargaan semata. Namun, termasuk pada penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan HAM. Argumen ini disampaikan peneliti Balitbang Hukum dan HAM dalam presentasi laporan hasil penelitian. Penelitian ini bertajuk Institusionalisasi HAM di Tingkat Daerah Melalui Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Program penghargaan Kabupaten/ Kota Peduli HAM harusnya diarahkan pada perwujudan perilaku HAM pemerintah daerah. “Maka penelitian ini berusaha mencari tahu bagaimana program penghargaan kabupaten/ kota dapat berkontribusi terhadap perilaku HAM pemerintah daerah yang memperolehnya,” tutur Arief Rianto, peneliti Balitbang Hukum dan HAM. 
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Puslitbang HAM tersebut bertempat di Aula Balitbang Hukum dan HAM. Hadir Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Asep Kurnia, yang membuka kegiatan. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Ditjen HAM, Komnas HAM, INFID, Ombudsman, Kemenlu, Bappenas, Kemensos, dan ELSAM. (*humas)

Institusionalisasi HAM

Institusionalisasi HAM

Institusionalisasi HAM


Komentar (0)