Jakarta (12/04) - Balitbang Hukum dan HAM memaparkan hasil survei IKM dan IPK di depan jajaran pejabat dan perwakilan UPT Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Sebelumnya, Balitbangkumham telah melakukan survey terhadap 113 satuan kerja (satker) di Kemenkumham seluruh Indonesia. Survei yang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja satker. Selain itu, Kepala Balitbangkumham, Asep Kurnia, menyatakan survei ini dipakai untuk memetakan satuan kerja yang akan diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi.

Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta, Bambang Mardiono, mengapresiasi paparan Balitbangkumham. Survei yang dilakukan Balitbangkumham sangat berguna untuk monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di Kanwil DKI Jakarta. “Di pertemuan ini, kami menerima secara terbuka apapun hasil survei. Ini akan jadi bahan masukan yang berharga untuk kami,”tutur Bambang.

Peneliti Balitbangkumham, Edward James Sinaga, memaparkan rekomendasi hasil survei. Peningkatan pelayanan menurut Edward bisa dilakukan mulai dari penambahan sarana dan prasarana hingga penguatan kapasitas SDM. “Kita telah melakukan pelayanan yang baik, tapi baik saja tidak cukup, kita harus memberi pelayanan yang sangat baik,” tutur Edward.

Kegiatan paparan hasil survei IKM dan IPK ini diapresiasi oleh peserta dari perwakilan UPT. Usai sesi tanya jawab, sebagian besar perwakilan UPT meminta rekomendasi perbaikan pelayanan yang sebelumnya telah disusun peneliti Balitbangkumham. (*Humas)

 

ipk dki

ipk dki

ipk dki

ipk dki

ipk dki


Komentar (0)