Survei IKM dan IPK Balitbangkumham dijadikan salah satu pertimbangan penentuan satuan kerja yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Hal ini disampaikan Inspektur Jenderal Wilayah III, Achmad Rifai dalam Rapat Teknis Pelaksanaan Survei Evaluasi Pembangunan ZI.

Menurut paparan Rifai, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) menghimbau seluruh Kementerian untuk mengumpulkan usulan satker WBK paling lambat 31 Mei 2019. Sementara terdapat 221 satker yang telah tersaring. Jumlah ini akan dikerucutkan sesuai hasil survei IKM dan IPK Balitbangkumham.

Sementara, Balitbangkumham telah melakukan survei terhadap 113 satker. Sisa 108 satker akan disurvei oleh Inspektorat Jenderal berkolaborasi dengan Balitbangkumham.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, Peneliti Balitbangkumham, Edward James Sinaga mempresentasikan instrumen Survei Penilaian IPK dan IKM Satuan Kerja Kemenkumham. “Karena yang akan melakukan survei adalah teman-teman Itjen, maka disini perlu ada kesamaan persepsi. Jika ada masukan, mari kita diskusikan,” tutur Edward.

Peneliti yang juga tergabung dalam Tim Survei IKM IPK dari Balitbangkumham, Imam Lukito turut menyumbang materi. Imam mengajak peserta rapat untuk bersama-sama mencoba pengisian survei IPK dan IKM. Hadir pula pejabat struktural Balitbangkumham, Bintang Meini. (*Humas) 

ipk itjen

itjen ipk

itjen ipk


Komentar (0)