(09/7) Palangka Raya, Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Diana Soekowati, S.H.,M.H membuka kegiatan Pemaparan Hasil Pengkajian Hukum Di Wilayah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Kapuas. dalam sambutannya Diana Soekowati, S.H.,M.H. menyampaikan bahwa kegiatan pengkajian dimaksud bertujuan untuk memperoleh deskripsi pemikiran teoritis dan kritis berkaitan dengan permasalahan hukum dan ditujukan untuk mendapatkan bahan awal yang dijadikan pendukung dalam pembentukan dan pengembangan hukum serta permasalahan hukum yang akan digunakan sebagai bahan Penyusunan Naskah Peraturan Perundang-undangan. Hasil Pengkajian Hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya dan Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kabupaten Kapuas pada khususnya, sehingga dapat memberikan masukan terkait kebijakan pemerintah daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil Pengkajian Hukum ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca pada umumnya, dan bagi stakeholder dan masyarakat pada khususnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut dari Dinas Kota Palangkaraya, bagian Hukum dan HAM setda Kota Palangka Raya, Dinas lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas sosial Kota Palangkaraya dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Hadir sebagai narasumber Bambang Setyabudi, S.H.,M.H, dalam paparannya menyampaikan Dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masih belum optimal karena dalam peraturan Perundang-undangan belum ada kejelasan secara rinci mengenai pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan, khususnya berkaitan dengan kewenangan daerah, sehingga Pemerintah Daerah tentunya akan merasa kesulitan untuk meminta Perseroan Terbatas memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan/ CSR.

Ketidakjelasan tersebut memunculkan keinginan dari Kabupaten Kapuas untuk membuat suatu Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Perda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan/ CSR).

setelah pemaparan dilanjutkan dengan diskusi, semua peserta hadir memberikan komentar dan masukan yang baik.

Rapat Hasil Kajian HukumRapat Hasil Kajian HukumRapat Hasil Kajian Hukum


Komentar (0)