Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya dilaksanakan melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut perlu di masyarakatkan secara luas agar masyarakat mengetahui dan menyadari begitu poentingnya mewujudkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dalam suatu negara hukum yang demokratis (Binsar Gultom, Pelanggaran HAM dalam hukum keadaan darurat di Indonesia, Jakarta;Gramedia Pustaka Utama 2010 Hlm. 108). Jika di dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya (Jimly Assihiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme 2006). 

Ketika dijamin secara konstitusional, bukan berarti hak asasi manusia akan dihormati. Jaminan di tingkat konstitusi tentunya baru sebatas norma yang mengatur bahwa hak asasi manusia itu ada, diakui dan dilindungi. Sementara itu, implementasinya tergantung pada ketersediaan infrastruktur kelembagaan, mekanisme dan komitmen penyelenggara negara. Salah satu komitmen Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah diagendakannya secara nasional kajian indikator hak rasa atas keadilan yang pada awalnya didasarkan terhadap dimensi keadilan secara prosedural, akses keadilan bagi masyarakat marginal, dan akses keadilan pada penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang pada akhirnya dimuat dalam indikator hak mendapat keadilan dengan dua dimensi yakni dimensi bantuan hukum dan dimensi akses kepada institusi keadilan.

Dimensi bantuan hukum terdiri dari peraturan daerha yang memberikan akses kepada masyarakat miskin, persentase angka penyerapan bantuan hukum dalam tahun anggaran, jumlah OBH yang terakreditasi, rasio jumlah pengacara OBH terhadap jumlah penduduk miskin, rasio penerima manfaat bantuan hukum terhadap total jumlah penduduk miskin, rasio jumlah penerima manfaat layanan perkara prodeo di pengadilan. Sementara itu dimensi akses kepada institusi keadilan terdiri atas peraturan daerah yang memberikan pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non formal, rasio jumlah perkara yang diselesaikan melalui prosedur mediasi di pengadilan, rasioa jumlah hakim terhadap jumlah penduduk, jumlah perkara suap/grativikasi dalam proses peradilan, jumlah layanan sidang di luar pengadilan, jumlah pengadilan yang meraih ISO 9001:2008 dan 9001:2015, jumlah penerjemah dan/atau pendamping disabilitas, penelitian kemasyarakatan, jumlah perkara anak yang diupayakan penyelesaiannya melalui diversi, jumlah anak tersangka atau terdakwa, dan jumlah narapidana anak.

Keseluruhan hal tersebut dituangkan dalam proposal kajian hak atas keadilan yang disampaikan pada kegiatan pemaparan proposal kajian Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara yang melibatkan institusi dan lembaga terkait (19/03/2018).

 


Komentar (0)