Jakarta (28/09) Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) masih mengalami hambatan. Begitu dikatakan Kepala Pusbangdatin, Daniel L. Tobing dalam pembukaan presentasi laporan Studi Meta Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Anak. Penelitian ini dilakukan oleh Pusat Pengembangan Data dan Informasi (Pusbangdatin) Balitbang Hukum dan HAM.

Peneliti Pusbangdatin, Josefhin Mareta, mengatakan ada beberapa hambatan dalam penerapan restorative justice diantaranya kesiapan instansi penegak hukum, kelengkapan sarana dan prasarana, dan lemahnya budaya hukum masyarakat. Selain itu pemahaman antara aparat penegak hukum mengenai SPPA belum padu. Hal ini berpengaruh pada kurang sinerginya pihak yang terlibat dalam penerapan restorative justice. Simpulan ini didapatkan dari riset meta sintesis yang dilakukan terhadap empat penelitian mengenai SPPA yang bersifat deskriptif kualitatif.

Di akhir riset, Mareta memberikan beberapa rekomendasi terkait pelaksanaan pidana dengan tetap memperhatikan kesejahteraan anak. Pertama, dalam rangka pencegahan, BKN perlu meningkatkan peran dan fungsi keluarga lewat konseling masyarakat. Kedua, untuk memenuhi hak anak, Ditjen PAS perlu menyediakan sarana dan prasarana yang selaras dengan tujuan pendidikan. Ketiga, dalam hal regulasi, Ditjen PP perlu merevisi ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf a UU SPPA, dimana seharusnya anak berhak mendapatkan penyelesaian perkara melalui proses diversi dalam kategori pidana apapun. Keempat dalam upaya peningkatan pemahaman, perlu ada pelatihan sertifikasi mediator penyelesaian sengketa yang melibatkan anak terhadap aparat penegak hukum.

Dalam sesi diskusi, peneliti Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Haryono, menambahkan, “Sebaiknya riset ini dilengkapi dengan rekomendasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam memediasi kasus pidana anak.” (*Nes)
Editor : Ernie Nurheyanti

 

meta analisis

meta

meta

meta


Komentar (0)