KBB

KBB

 

(09/03) Jakarta, Pusat Pengembangan Data dan Informasi kembali menggelar presentasi desain penelitian. Kali ini mengangkat tema Pemenuhan Hak Beragama terhadap Warga Negara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang mengancam kebebasan beragama di Indonesia. Dalam pidato pembukaan yang dibacakan oleh Jaya Laksana, Kepala Balitbang Hukum dan HAM, F.Haru Tamtomo, menggarisbawahi riset ini sebagai antisipasi terhadap penyalahgunaan isu agama di tahun politik seperti sekarang. Menurut Haru, studi mengenai kebebasan beragama mutlak dilakukan untuk menjaga keutuhan bangsa.

Ketua Penelitian, Rahjanto, mengidentifikasi beragam  permasalahan kebebasan beragama dari tiga penelitian yang sudah ada. Beberapa di antaranya terkait perlindungan terhadap hak-hak sipil penghayat kepercayaan, penggunaan Qanun Jinayat di Aceh, serta maraknya kekerasan dengan alasan agama.  Isu ini nantinya akan diperdalam menggunakan metode penelitian meta analisis disertai Focus Group Discussion (FGD). FGD akan diselenggarkaan di empat provinsi yaitu DI Yogyakarta, Bali, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Hadir sebagai narasumber, Halili Hasan, Direktur SETARA Institute, lembaga yang selama ini telah mengawal isu-isu kebebasan beragama. Halili memberi masukan dengan pertama-tama memberikan landasan konseptual tentang definisi pelanggaran hak beragama. Menurut Halili, pelanggaran hak beragama dapat terjadi melalui tiga bentuk kekerasan (violation). Pertama, violation by commision yaitu sebuah aksi dehumanisasi yang dilakukan secara aktif baik diatur maupun tidak dalam hukum. Kedua, violation by ommision yaitu pembiaran terhadap pelanggaran hak beragama. Ketiga, violation by rule yaitu pelanggaran hak beragama yang dilakukan lewat serangkaian aturan. Aturan inilah yang seringkali memberi justifikasi bagi pelaku pelanggaran. Halili menambahkan, kesalahan tidak terletak dalam konstitusi melainkan regulasi teknis yang menjadi turunannya. Di titik inilah, penelitian Balitbang Hukum dan HAM menjadi penting sebagai masukan bagi pemerintah.

Mengutip Halili, regulasi yang lemah di tengah supremasi intoleransi yang kuat membuat situasi makin pelik. Fenomena ini menyebabkan mudahnya isu sosial-politik dipelintir menjadi kebencian atas dasar agama. Penelitian yang digagas oleh Balitbang harapannya dapat menelurkan rekomendasi yang tepat untuk memperkuat regulasi perlindungan hak beragama.

Selain Halili, hadir pula perwakilan dari Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kesbangpol DKI Jakarta. (Nes*)

 

Editor: Ernie Nurheyanti


Komentar (0)