Presentasi Studi Meta Harmonisasi

 

(08/03) Jakarta, Pusat Pengembangan Data dan Informasi (Pusbangdatin) Balitbang Hukum dan HAM mempresentasikan desain studi meta peran kantor wilayah Kemenkumham dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah (Perda). Kegiatan dibuka oleh Yayah Mariyani selaku Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM. Dalam pembukaannya, Yayah mengatakan penelitian ini penting mengingat masih banyaknya tumpang tindih fungsi dalam perancangan peraturan daerah.

Oki Wahju, SE, MM yang menjadi pengusul penelitian menerangkan bahwa dalam satu tahun saja terdapat 139 Perda yang digagalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Perda tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Di titik inilah fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham diperlukan untuk harmonisasi peraturan. Sayangnya, belum ada sinergitas antara biro hukum pemerintah daerah dengan perancang perundangan di tiap Kanwil. Ego sektoral ini membuat perancangan peraturan daerah menjadi tidak maksimal.

Berangkat dari konteks di atas, Oki melihat pentingnya mengidentifikasi masalah yang terjadi di level daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Oki menggunakan studi meta sintesis sebagai metode penelitian. Studi meta sintesis dilakukan dengan merunut kajian primer terkait topik harmonisasi peraturan daerah. Hasil studi meta ini dikembangkan menjadi sebuah rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan peran Kantor Wilayah Kemenkumham dalam rangka harmonisasi peraturan daerah.

Dalam presentasi ini, Pusbangdatin mendapat berbagai masukan yang positif. Dr. Asep Kurnia , Staf Ahli Kementerian Hukum HAM Bidang Ekonomi, mengatakan bahwa salah satu masalah perancangan Perda terletak di kurangnya komunikasi antara Pemda dan Kanwil. Selain itu, terdapat kekurangan tenaga perancang di tingkat daerah menjadi kendala. Dari berbagai permasalahan ini, Asep menyarankan agar Pusbangdatin memilih isu yang lebih spesifik.

Selain Asep, presentasi kali ini dihadiri pula oleh perwakilan Kantor Wilayah DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) serta Sekretaris DPRD DKI Jakarta. Hampir seluruh undangan yang hadir ikut menyumbang data dan informasi baru terkait penelitian. Andri Amoes, Kasubdit Fasilitasi Perancangan Perda Ditjen PP, berharap agar hasil penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang praktikal dan strategis bagi pembenahan sistem perancangan Perda. (Nes*)

*editor: Ernie Nurheyanti

 


Komentar (0)