(15/5) Jakarta, Bertempat di lt 8 Gedung Ditjen HAM dilaksanakan Presentasi laporan akhir kajian Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM.

Hadir dalam kegiatan tersebut Y Ambeg Paramarta Staf ahli menteri bidang Politik dan Keamanan Kemenkum HAM, Yayah Mariani Ses Balitbang Hukum dan HAM, Ma'mun Widya Iswara BPSDM, Hantor Situmorang Kepala Pusat Penilaian Kopetensi BPSDM, Perwakilan dari Balai Pemasyarakatan kota Bogor, BAPAS Jakarta Pusat, BAPAS Jakarta Barat, Para Pejabat Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Para Pejabat Administrator di lingkungan Pusjianbang Balitbang Hukum dan HAM.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Prof. R. Benny Riyanto dalam sambutan Benny menyampaikan bahwa dalam Permenpan RB no 22 tahun 2016 telah mengatur bahwa instansi pembina jabatan fungsional PK adalah Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan sampai saat ini sudah ada Pembimbing Kemasyarakat yang telah diangkat sebanyak 419 orang. Dengan adanya kajian ini, pembimbing kemasyarakatan dapat menjadi acuan untuk mengingkatkan sumber daya manusia yang ada.

Hadir sebagai narasumber Yunaedy Bc.Ip Direktur Pembimbing Pembimbing Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan dan Ikhsan Firdaus Peneliti Muda dari Balitbang Hukum dan HAM.
Ikhsan memaparkan hasil kajian yang sudah dilakukan di 5 (luma) lokasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Salah satunya adalah pemanfataan hasil bimbingan kemasyarakatan belum dimanfaatkan 14% dan 86% sudah dimanfaatkan. Pemanfaatan Litmas (penelitian masyarakat) adalah dalam proses pengambilan keputusan di lembaga pemasyarakatan, juga kendala yakni kurangnya sosialisasi, kompentensi pembimbing kemasyarakatan, kompetensi administrator, urain kegiatan dan dukungan sarana dan prasarana dan anggaran yang terbatas. Selain itu juga dibahas mengenai Calon Pembimbing Kemasyarakatan yang akan direkrut agar bisa dijadikan asisten Pembimbing Pemasyarakatan terlebih dahulu, sehingga nanti akan lebih efektif membantu dalam tugas kerja Pembimbing Kemasyarakatan. Pemberian tunjangan berdasarkan kinerja perlu diberikan untuk meningkatkan kinerja. Yunaedi memberikan masukan terhadap laporan yang disampaikan oleh Ikhsan selaku peneliti bahwa Direktorat Jendral Pemasyarakan telah membuat turunan Permenpan RB No. 22 tahun 2017 Saran asisten PK berbeda dengan PK karena tugas dan fungsi nya berbeda. Ada 3 unit yang melakukan penilaian angka kredit. Dirjen Pemasyarakaan, Sekretariat Jendral dan Kanwil diberikan kewenangan untuk penilaiain angka kredit. Dalam Permen No. 41 tahun 2012 bahwa tim penilai memiliki independensi, jadi Penilaian yang dilakukan oleh Bapas adalah final dan penilaian di kanwil adalah bersifat final. Litmas adalah saranan untuk pemenuhan warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Setelah pemaparan dilanjutkan dengan diskusi semua peserta hadir memberikan komentar dan masukan yang baik untuk peningkatan kinerja Pembimbing Kemasyarakatan yang lebih baik lagi. Diakhiri denga pembahasan mengenai standard kompetensi yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan. (San/Ted)
Editor : Ernie Nurhayanti

 

 

 

 

 

 


Komentar (0)