Semiloka Pelayanan dan Penegakan Hukum Melalui Program Deradikalisasi sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Tindakan Terorisme di Indonesia






Jakarta  -  Teroris merupakan ancaman serius yang setiap saat dapat membahayakan keselamatan bangsa dan Negara serta kepentingan nasional. Ancaman terorisme perlu dicegah dengan salah satu program yaitu Deradikalisasi. Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan/atau prokekerasan.Implementasi Program Deradikalisasi (Pembinaan) dapat dilakukan melalui Deradikalisasi di dalam Lapas. dengan Sasaran narapidana terorisme yang berada di dalam lapas dengan melakukan identifikasi, Rehabilitasi, Reedukasi dan Resosialisasi. Deradikalisasi di luar Lapas dengan Sasaran potensi radikal, mantan napi, keluarga dan jaringannya dengan melakukan identifikasi, Pembinaan Pengawasan Kebangsaan dan Agama serta Bina Kemandirian.Seperti yang disampaikan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI Ilham Djaya dalam acara Semiloka Balitbangkumham di Jakarta (25/10).

Dalam kegiatan semiloka yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Data dan Informasi (Pusbangdatin) Hukum dan HAM Balitbangkumham yang dibuka langsung oleh Kepala Pusbangdatin Hukum dan HAM Yayah Mariani menghasilkan beberapa rekomendasi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Irfan Idris Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hasil dari semiloka ini merekomendasikan untuk : Memperkuat regulasi dengan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan memasukan unsure hate speech dan kriminalisasi terhadap orang/ kelompok yang melakukan pelatihan militer di dalam negeri ataupun di luar negeri, Memperkuat sinergitas antar stakeholder sebagai upaya pencegahan terjadinya tindakan terorisme. 

Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai keagamaan yang benar serta penguatan pendidikan karakter kebangsaan di sekolah/satuan pendidikan, Pola-pola penguatan pendekatan terhadap keluarga, Serta Pengendalian secara sistem (IT) terhadap data-data pembesuk napi teroris sebagai unsur pencegahan penyebarluasan dan tindakan radikal yang masih terjadi. [Hotel Park - 25/10/2010]


Komentar (0)