Jakarta (18/09), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Pusjianbang) Balitbang Hukum dan HAM menggelar Temu Ilmiah bertajuk “Penguatan Penelitian, Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Hukum Dan Ham Dalam Rangka Menyukseskan Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM”. Acara yang dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM ini dihadiri oleh pejabat tinggi madya, akademisi dan peneliti di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM.

Isu pemanfaatan hasil riset belakangan kembali menguat. Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Prof. R. Benny Riyanto, menegaskan hal itu saat menyinggung urgensi evidence based policy. Dalam laporan yang beliau sampaikan, Benny mengutip amanat UU No. 12 Tahun 2011 dimana penyusunan peraturan perundang-undangan wajib berdasar pada hasil penelitian.

Namun, Benny mengakui fungsi kelitbangan ini belum berjalan secara maksimal. Salah satu permasalahan yang masih mengganjal adalah manajemen penelitian yang belum mapan. Permasalahan ini menurut Benny menjadi dasar penyusunan roadmap manajemen riset yang dilaporkan dalam kesempatan kali ini. Dalam paparannya Benny menyebutkan bahwa roadmap manajemen riset berdasar pada rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang serta visi Nawacita yang digagas Presiden Jokowi.

Dalam roadmap manajemen riset, penelitian akan dikelompokkan dalam 7 (tujuh) area studi berdasar kebutuhan Kementerian Hukum dan HAM. Ketujuh area studi tersebut meliputi: (1) hukum tata negara dan perundang-undangan, (2) layanan hukum dan bantuan hukum, (3) imigrasi, (4) hukum pidana pemasyarakatan, (5) kekayaan intelektual, (6) hukum perdata dan penyelesaian sengketa, serta (7) hak asasi manusia.

Laporan ini disambut baik oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Menurut Yasonna, peningkatan kualitas riset Balitbang dibutuhkan untuk memperkuat kebijakan hukum di Indonesia. Yasonna menyarankan adanya pengembangan kapasitas peneliti baik berupa pelatihan teknis jangka pendek maupun pendidikan jangka panjang. “Perlu ada peningkatan kemampuan dalam hal penggunaan metode analisis, keterampilan melakukan survei serta penggunaan kerangka teori,” jelas Yasonna.

Selepas menyampaikan arahannya, Yasonna membuka acara didampingi Inspektur Jenderal Kemenkumham, Aidir Amin Daud, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, serta Staf Ahli Menteri, Asep Kurnia. Acara dilanjutkan dengan materi dari Prof. Dr. H. Muladi, S.H. serta pimpinan tinggi madya dari sepuluh unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. (*Nes/ Ted)

Editor: Ernie Nurheyanti

Temu Ilmiah

temu ilmiah

temu ilmiah


Komentar (0)