Jakarta (02/05) – Kepala Balitbang Hukum dan HAM melaporkan hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di depan Sekretaris Jenderal, staf ahli dan jajaran pejabat tinggi pratama Kemenkumham.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang R. Sariwanto, mengapresiasi survey yang telah dilakukan oleh Balitbangkumham. Menurutnya, survey ini menjadi dasar penetapan rencana aksi Kemenkumham dalam meningkatkan IPK. Lebih lagi, Kemenkumham sedang bekerja keras mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi. “Survei ini bisa membantu untuk menetapkan strategi menuju WBK,” tukas Bambang.

Kemenkumham diminta untuk mengirimkan usulan satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 31 Mei 2019. Untuk itu, Inspektorat Jenderal harus melakukan penilaian internal terhadap satker di Kemenkumham.

Rencananya, Inspektorat Jenderal akan memakai indikator survei IPK untuk menilai kesiapan satker mewujudkan WBK. “Kami sudah berdiskusi dengan Balitbang soal indikator survei, nanti kami yang melakukan survei di wilayah, tapi pengolahan data akan dibantu Balitbang,” ujar Achmad Rifai, Inspektur Wilayah III Kemenkumham. (*Humas)

mercure

mercure

mercure

mercure

 


Komentar (0)