Sosialisasi Hukum "Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi"Sosialisasi Hukum "Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi"

Serang (18/07), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum di Aula yang bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham). Pada acara tersebut menghadirkan peserta dari instansi vertikal (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan), akademisi, dan LSM di Kota Serang sebanyak 30 orang. Tema yang diangkat pada sosialisasi yaitu "Aspek Hukum Pemberian Remisi kepada Narapidana Korupsi". Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten, Enny Purwaningsih.

Dalam sambutannya, Enny Purwaningsih menyampaikan  bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian sistem pemidanaan yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan remisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Secara hukum Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi persyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan, dan dijelaskan pula dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan Pemasyarakatan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa remisi merupakan hak terpidana, karena itu Remisi harus dihormati dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Namun banyak yang berpendapat bahwa hak remisi sebaiknya tidak diberikan kepada terpidana korupsi karena khawatir tindakan yang dilakukan salah dan tidak dapat mematuhi aturan yang diberikan secara jelas.

Mengenai prosedur pemberian Remisi diatur dalam Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dari pasal tersebut menggariskan bahwa syarat pemberian Remisi bagi Warga Binaan/Narapidana ada dua, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Dari kedua syarat umum tersebut maka dijelaskan lagi apa yang dimaksud berkelakukan dibuktikan yaitu bahwa narapidana yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi, dan syarat pembuktian lainnya dimana narapidana yang bersangkutan telah mengikuti program pembinaan yang dibuktikan dengan predikat baik.

Bagi Narapidana kasus korupsi selain harus memenuhi syarat diatas, diberikan syarat khusus lagi yaitu bersedia bekerjasama dengaan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tidak pidana yang dilakukannya serta melaksanakan  kewajibannya untuk membayar lunas  denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakuan tindak pidana korupsi. Dari aturan hukum tersebut maka dapat dilihat secara jelas bahwa Narapidana/Warga Binaan khususnya kasus korupsi memiliki hak untuk mendapatkan Remisi (pengurangan Hukuman) asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur yg telah ditentukan di atas.

Mengenai pemberlakuan Hak remisi, banyak diperbincangkan tentang kebijakan yang diambil oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai remisi bagi terpidana kasus korupsi, keputusan tersebut banyak mendapatkan penentangan dari berbagai pihak, pro kontra bermunculan terhadap pemberlakuan hak remisi tersebut. Di sisi lain bahwa narapidana juga manusia yang memiliki hak secara hukum untuk mendapatkan Remisi atau pengurangan masa hukuman karena Remisi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada terpidana, maka Negara wajib memberikan serta melindungi hak tersebut meskipun mereka narapidana kasus korupsi. Namun dalam pemberian hak tersebut ada syarat wajib yang harus dipenuhi para narapidana agar bisa mendapatkan hak Remisi.

Selama ini yang masih diperdebatkan adalah apakah pemberian hak Remisi bagi narapidana korupsi telah sesuai ataukah belum dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berlandaskan pancasila dan Undang– Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, pada kesempatan inilah saya mengajak para peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini, karena kegiatan ini selain bertujuan mensosialisasikan hasil penelitian hukum juga merupakan momentum yang tepat untuk bertukar pikiran dan informasi khususnya tentang pemberian remisi kepada narapidana/warga binaan kasus korupsi.

Sebagai informasi bahwa di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sendiri sampai dengan bulan juni 2017 terdapat 83 orang warga binaan kasus korupsi, dan dari jumlah tersebut 27 orang warga binaan sudah pernah memperoleh remisi. (Oleh: Kanwil Banten)

 


Komentar (0)