(12/02) Jakarta, F. Haru Tamtomo Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM menberikan arahan dan petunjuk pada kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dilingkungan Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM. Dilanjutkan pemaparan kegiatan tersebut oleh Sekretaris Badan Balitbang Hukum dan HAM, Yayah Mariani.

Adapun inti dari pemaparan tersebut adalah:

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor: 52 Tahun 2014

“Pimpinan Kementerian/Lembaga dapat melakukan pembangunan, penilaian, dan menetapkan secara mandiri unit kerja di lingkungan masing-masing yang memenuhi syarat ZI menuju WBK”.

Pencanangan Zona Integritas melliputi:
1. Deklarasi/pernyataan dari Pimpinan unit kerja (min. eselon III) bahwa unitnya telah siap membangun ZI.
2. Pencanangan oleh unit yang seluruh pegawai telah menandatangani dokumen pakta Integritas.
3. Pencanangan dilakukan secara terbuka.
4. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembanguan ZI oleh Pimpinan unit kerja.

Pembangunan ZI - WBK
1. Tindak Lanjut dari pencanangan Pembangunan ZI.
2. Penerapan Komponen Pembangunan Zi sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI - WBK.
3. Pimpinan Unit Eselon I menetapkan calon unit kerja berpredikat WBK.

MONITORING & EVALUASI
Unit yang memiliki fungsi Pengawasan (ITJEN) dan Staf Ahli Bidang RB wajib melakukan monev terhadap Unit yang telah meraih predikat ZI-WBK minimal 1 tahun sekali dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal.

Kegiatan yang bertempat di Aula Balitbangkumham tersebut dihadiri oleh (Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan) Y. Ambeg Paramarta, (Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan) Yasmon Rangkayo Sati, (Kepala Pusat Litbang Hukum) R.R. Risma Indriyani, (Kepala Pusat Litbang HAM) Embly Agusta, (Kepala Pusbang Datin) Daniel. L. Tobing, serta seluruh pegawai dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

Sebagai penutup kegiatan tersebut adalah "Sambutan Perkenalan Ibu Murbihastuti, Ibu Dharma Wanita Badan Penelitia dan Pengembangan Hukum dan HAM" dan "Penyerahan Surat Keputusan Menteri HUkum dan HAM tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017". *ted

 


Komentar (0)