PPID BALITBANGKUMHAM //

DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84)
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

 

KEPUTUSAN PPID
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 

SUSUNAN PPID
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

STRUKTUR



MAKLUMAT PELAYANAN PPID
MAKLUMAT PELAYANAN PPID

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN - KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN