STRUKTUR

 

 

 

TUGAS DAN FUNGSI

PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pelayanan hukum, hak asasi manusia, pemasyarakatan, dan imigrasi.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengkajian dan pengembangan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pelayanan hukum, hak asasi manusia, pemasyarakatan, dan imigrasi;
  2. pelaksanaanpengkajian dan pengembangan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pelayanan hukum, hak asasi manusia, pemasyarakatan, dan imigrasi;
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pelayanan hukum, hak asasi manusia, pemasyarakatan, dan imigrasi;
  4. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional; dan
  5. pelaksanaan urusan tata usaha pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan terdiri atas:
  1. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
  2. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Sumber Daya Manusia;
  3. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Pelayanan Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemasyarakatan, dan Imigrasi;
  4. Tata Usaha; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.

BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan kebijakan di bidang sumber daya manusia.

BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, PEMASYARAKATAN, DAN IMIGRASI mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan kebijakan di bidang pelayanan hukum, hak asasi manusia, pemasyarakatan, dan imigrasi.