Produk Pusbangdatin

Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM memerlukan bantuan orang dewasa dalam melindungi hak-haknya. Perlindungan hak anak di sini tidak sampai pada pemenuhan hak hidup, namun mencakup pula segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu dilakukan meta sintesis dengan menggunakan teknik analisis komparasi atas beberapa hasil penelitian tersebut dengan hasil sintesis bahwa para pemangku kepentingan seperti aparat penegak hukum, pemerintah (dinas terkait), masyarakat, dan orang tua belum optimal menjalankan peran dalam memberikan perlindungan anak. Paling tidak terdapat tiga area strategis yang harus diupayakan dalam perlindungan anak, yaitu pencegahan, penanganan, dan pasca tindak kekerasan. Dari ketiga area tersebut maka area pencegahan memiliki bobot yang paling tinggi karena pada tahap tersebut tidak ada anak yang menjadi korban

Studi ini menarik sintesis bahwa kurangnya organisasi pemberi bantuan hukum berpengaruh langsung terhadap akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Selain itu faktor pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam bidang bantuan hukum juga turut berpengaruh terhadap koordinasi pelayanan bantuan hukum. Di sisi lain, fasilitasi dalam bentuk dukungan dana bagi organisasi bantuan hukum juga menyimpan persoalan bagi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum mengingat perbandinngan dukungan dana dengan kebutuhan dalam pemberian bantuan hukum yang tidak sebanding. Dalam upaya meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, maka studi ini mengajukan beberapa rekomendasi: Kementerian Hukum dan HAM RI perlu meningkatkan koordinasi melalui forum dilkumjakpol (Pengadilan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian dalam menyelaraskan pemahaman tentang implementasi bantuan hukum; Kementerian Hukum dan HAM RI perlu meninjau kembali penerapan besaran dana bantuan hukum dengan mempertimbangkan besaran dana secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat desa/kelurahan, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan pendataan tahanan miskin agar data tersebut dapat digunakan secara langsung oleh BPHN sebagai penyelenggara bantuan hukum