Acara Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 dan Tanda Tangan PKS Dengan 7 Universitas Disaksikan Langsung Oleh Menteri Hukum dan H

Jakarta (23/11) – Dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM semester II tahun 2022 dan penyusunan target kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023, diselenggarakanlah Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat pada tanggal 23-25 November mendatang. Kegiatan ini melibatkan seluruh pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama dilingkungan Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kemenkumham se Indonesia.

“Harapannya kita dapat mencapai target parameter nasional yaitu 95% pada akhir tahun nanti, untuk itu saya harap pimpinan terus melakukan Bintor wasdal (Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian secara berkala, dan dilanjutkan dengan analisa dan evaluasi, sehingga kita mampu untuk melakukan mitigasi resiko untuk menghindari penyimpangan terjadi,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi hari ini.

Pada kegiatan pembukaan ini juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM bersama dengan 7 Universitas mengenai Pengelolaan Jurnal yang disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM. 7 universitas tersebut meliputi Universitas Hasanuddin, Universitas Padjajaran, Universitas Sriwijaya, Universitas Udayana, Universitas Jambi, Universitas Jember, dan Universitas Negeri Gorontalo.

Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Jurnal Ilmiah antara Balitbang Hukum dan HAM dengan mitra berja sama bertujuan adalah agar jurnal Balitang Hukum dan HAM dapat meningkat kualitasnya, yang pada saat ini terakreditasi nasional Sinta 2 menjadi terakrediatsi nasional Sinta 1 atau menjadi jurnal bereputasi internasional. Demikian juga kepada mitra kerjasama diharapkan dapat mengambil keuntungan dari pelaksanaan kerja sama dengan Balitbang Hukum dan HAM dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Selain itu juga diharapkan terbagun jejaring dan kolaborasi antara Balitbang Hukum dan HAM dengan mitra kerja sama dalam pengelolaan jurnal ilmiah dan kegiatan akademik lainnya secara berkelanjutan. (*Humas)