Jakarta(10/01)- Balitbang Hukum dan HAM menggelar kegiatan  Sosialisasi Permenkumham tentang Tata Kelola Kebijakan Publik. Dalam sambutannya , Kepala Balitbang Hukum dan HAM , Sri Puguh Budi Utami menyampaikan bahwa sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dimana mandat dan koordinator ada di Badan Srategi Kebijakan Hukum dan HAM.’’ Ini merupakan ruang besar bagi organisasi kita untuk memberikan kontribusi,’’ Jelas Utami.

Utami juga menyampaikan proses pembuatan kebijakan publik di kemenkumham harus dilaksanakan secara sistematis mengacu pada prinsip partisipasi , transparan , akuntabel , kompeten , responsif ,efektif , berkelanjutan adil berdasarkan bukti atau data.’’ Kebijakan publik yang disusun merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan, tindak lanjut putusan pengadilan dan atau keputusan organisasi,’’ Terang Utami

Sementara itu dalam arahannya , Kepala Kapusbangdatin Balitbang Hukum dan HAM menyampaikan kebijakan publik yang kelak akan ditetapkan tetap harus dimonitor dan di evaluasi secara berkala guna memantau konsistensi pelaksanaan serta mengukur/menilai efektivitas penerapannya.Kegiatan sosialisasi ini diikuti seleuruh pegawai di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM baik secara langsung maupun virtual.(Humas)

 


Komentar (0)