Jakarta (14/12) – Kepala Balitbang Hukum dan HAM didampingi Kepala Pusat dan Peneliti mengadakan audiensi dengan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Audiensi ini merupakan rangkaian kegiatan “Belanja Isu” untuk mempersiapkan judul penelitian tahun 2019.
Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Asep Kurnia, menuturkan kegiatan ini untuk memastikan agar penelitian Balitbang Hukum dan HAM sesuai dengan kebutuhan unit utama di Kemenkumham. “Selama beberapa minggu ke depan, kami akan melakukan audiensi dengan 10 unit utama untuk memetakan isu apa yang menjadi kebutuhan Kemenkumham,” terang Asep.
Direktur Jenderal AHU, Cahyo Rahadian Muzhar, menyambut baik inisiatif Balitbang Hukum dan HAM. Menurutnya kolaborasi antara Balitbang Hukum dan HAM dengan unit utama penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan Kementerian. “Harus ada kesediaan dari unit utama untuk berbagi data, dan kami dari Ditjen AHU siap untuk bekerjasama,” tegas Cahyo.
Dalam pertemuan ini disepakati tiga bakal tema penelitian, antara lain soal kemudahan berusaha, pengawasan notaris, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Bakal tema ini akan didiskusikan kembali untuk disusun menjadi proposal penelitian. (*Humas)
Laporan Tahunan, perpustakaan, wbbm, kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)