Jakarta (03/05) – Balitbang Hukum dan HAM kembali menggelar Konferensi Internasional Virtual tentang Hukum dan HAM untuk kedua kalinya. Sampai hari ini sudah 10.903 yang mendaftar dalam sesi pembukaan dan 6 sesi panel. Peserta dan pemakalah datang dari berbagai negara antara lain dari Indonesai, Malaysia, Brunei, Australia dan Polandia.

Mengangkat tema “Restructuring Law And Human Rights In New-Normal Society”, konferensi ini akan membahas gagasan-gagasan inovatif di bidang hukum dan HAM pada era tatanan baru. Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, menjelaskan bahwa seminar ini adalah wadah bagi para praktisi, akademisi dan pemangku kebijakan untuk bersama-sama mencari cara untuk membangun kembali hukum dan HAM di era tatanan baru.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, dalam pidato kuncinya pagi ini mengatakan bahwa saat ini pemerintah dan masyarakat sipil menghadapi tantangan besar di tengah masa pandemi, dan membutuhkan kolaborasi. “Dalam konferensi ini kami akan mendiskusikan beragam tantangan tersebut, bagaimana restrukturi hukum dan hak asasi dapat merespons situasi saat ini. Isu yang akan diangkat adalah meliputi hukum dan perkembangan ekonomi, sistem pelayanan Kesehatan dan pemberdayaan hukum, serta identitas sosio-kultural dalam pluralisme hukum,” jelas Edward.

Edward berpendapat, dengan melibatkan para ahli dan akademisi hukum, diskusi yang produktif dalam konferensi ini akan menjadi forum pertukaran pandangan dan pengalaman dari negara dan masyarakat yang berbeda. “Hal ini bertujuan untuk menyediakan kontribusi ilmiah signifikan dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh pandemi dan untuk mengatasi kritis Covid-19 dengan efektif, dalam hal ini, membutuhkan respons yang sarat akan inklusivitas dan memastikan bahwa tidak ada satu orangpun yang tertinggal,” tambah Edward.

Sementara itu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, memberikan apresiasi atas inisiatif yang diambil oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang menyelenggarakan Konferensi Ilmiah Internasional, karena di masa seperti sekarang tema yang diangkat tentang “Restructuring Law and Human Rights in New-Normal Society” sangatlah relevan. (*Humas)

 

 

 


Komentar (0)