Jakarta (08/07) - Menindaklanjuti rapat pembahasan organisasi dan tata kerja Senin (06/07) lalu, Balitbangkumham kembali mendalami opsi pembaruan orta dalam tim yang lebih kecil. Pembahasan kali ini menghadirkan narasunber dari Kementerian PAN RB, Fahrul Azmi.

Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, menerangkan bahwa perubahan orta Balitbangkumham merespon terbitnya Perpres no 74 tahun 2019 tentang pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di dalamnya terdapat poin pengintegrasian peneliti yang akan berdampak dengan pelaksanaan tusi Balitbangkumham ke depan. "Itu kenapa kita harus responsif agar tidak gagap saat integrasi dilakukan," tuturnya.

Fahrul Azmi menambahkan bahwa beberapa lembaga kelitbangan telah melakukan penyesuaian. Kementrian PU PR misalnya, menghapus lembaga litbang namun tetap mempertahankan fungsinya secara substansi di Direktorat Bina Teknik. Langkah ini dilakukan karena kementerian masih membutuhkan fungsi penelitian dan pengkajian kebijakan.


Lebih lanjut Fahrul menyarankan agar Balitbangkumham mulai memikirkan proses bisnis penelitian dan pengkajian di Kemenkumham ke depannya. "Apakah di orta yang baru masih ada output riset murni atau bentuknya rekomendasi kebijakan," imbuhnya.

Pembahasan orta baru masih akan berlanjut. Balitbangkumham melibatkan perwakilan peneliti, pejabat struktural dan JFU agar orta yang baru juga mewadahi kebutuhan seluruh pihak.

 


Komentar (0)