Jakarta (11/12)-Menteri Yasonna H. Laoly selalu menghimbau ASN di Kemenkumham untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan prinsip good goverment. Salah satu asas yang ada didalamnya adalah asas akuntabilitas. “Balitbangkumham sudah menerapkan asas ini mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan,” jelas Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, dalam kegiatan Diskusi Peningkatan Akuntabilitas Perencanaan Program dan Kegiatan.

Inspektur Wilayah I, Drs. Khairudin menyepakati hal tersebut. Menurutnya, selama ini tidak ada temuan atau masalah berarti dalam sistem pelaporan di Balitbangkumham. Sistem pelaporan dan pengawasan internal sudah berjalan baik dan akuntabel. “Saya lihat tahun depan juga tidak akan ada kendala,” jelasnya.

Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Iwan Kurniawan, turut mengapresiasi kinerja Balitbangkumham. Menurutnya, selama 2020 Balitbangkumham tidak hanya menjalankan tugas dukungan manajemen saja, tapi melaksanakan fungsi pemerintah di bidang hukum. “Keaktifan Balitbang dalam menggagas konferensi dan upayanya untuk Go International menunjukkan Balitbangkumham sudah membantu fungsi pemerintah dalam menyebarkan informasi hukum,” imbuhnya.

Iwan berharap, peran Balitbangkumham dalam merespon permasalahan hukum dan HAM dapat dituanhkan di rencana kegiatan 2021. Iwan berpesan agar kegiatan tersebut selaras dengan visi dan misi Presiden dalam merespon permasalahan hukum dan HAM. Hal ini tentunya bisa terlaksana dengan perencanaan yang matang sejak sekarang. (*Humas)

 


Komentar (0)