Jakarta (26/04) – “Saat ini kita tidak hanya sekedar membahas bagaimana memberikan bantuan hukum saja, tapi juga harus memberikan efek jangka panjang yang nantinya akan memperkecil para pihak yang diberi bantuan hukum, karena bantuan hukum yang efektif dinilai bukan dari banyaknya bantuan hukum yang diberikan, tapi justru semakin sedikit berarti semakin efektif,” jelas Lanang. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasara, Sukawati Lanang Putra, mengatakan bahwa saat ini yang merupakan tugas penting bagi negara adalah memberikan akses keadilan bagi para masyarakatnya.

Lebih lanjut, Lanang juga mengatakan bahwa bantuan hukum adalah solusi terbaik untuk terciptanya akses keadilan bagi seluruh warga negara. Lanang juga menjelaskan ada 3 bentuk bantuan hukum yaitu konsep bantuan hukum tradisional, konsep bantuan hukum sturktural dan konsep bantuan hukum konstitusional. “Yang paling dinamis adalah konsep bantuan hukum konstitusional karena yang memberikan bantuan hukum bukan lagi advokat atas dasar belas kasih atau mahasiswa/para legal, melainkan negaralah yang menjadi prakarsa atau pemberi bantuan hukum kepada seluruh masyarakat seperti yang diamanatkan dalam amanat konstitusi UUD 1945.” Tambah Lanang.

Ketua LBH APIK Bali, Ni Luh Putu Nilawati, mengatakan yang menjadi kendala bagi para Lembaga pemberi Bantuan Hukum (LBH) adalah soal anggaran biaya yang harus dikeluarkan. “Karena saat kita memberikan bantuan kepada masyarakat kami harus mengeluarkan biaya-biaya administrasi, dan kami juga tidak mungkin meminta biaya tersebut dari klien. Menurut kami untuk hal tersebut perlu diatur juga, supaya jelas dan tidak membebani satu sama lain,” jelas Nilawati.

Kegiatan OPini yang diadakan di Kanwil Kemenkumham Bali ini merupakan rangkaian kegiatan OPini yang diadakan di 33 Kanwil Kemenkumham di Seluruh Indonesia. Kegiatan yang dilakukan secara daring ini dibuka langsung oleh kepala Balitbangkumham Sri Puguh Budi Utami dan menghadirkan Peneliti Balitbangkumham, Eko Noer Kristiyanto sebagai narasumber ketiga selain dua narasumber di atas. (*humas)


Komentar (0)