Jakarta (11/1) - Sebagai supporting unit bagi Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM yang nantinya akan beralih fungsi menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, bertugas untuk membuat analisis pra kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh Unit Eselon I dalam membuat kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran.
"Dan untuk melakukan tusi tersebut kami butuh kerjasama dari para Unit Eselon I yang lain untuk dapat menginfokan isu-isu apa yang sedang terjadi di setiap unitnya, hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan HAM menjadi naik dengan menghasilkan kebijakan dan peraturan yang tepat guna dan tepat sasaran. Jangan pernah tinggalkan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM jika ingin membuat Regulasi dan Kebijakan," pesan Iwan Kurniawan, Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada giat Coffe Morning (nama kegiatan) hari ini.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi pemetaan progsun dan Isu Kebijakan/Isu Aktual di Unit Kerja Eselon I yang akan dilanjutkan besok pada tanggal 12 Januari 2023. (*Humas)
Laporan Tahunan, perpustakaan, wbbm, kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)