Jakarta (02/02) –“Tujuan mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak sekedar mendorong Balitbangkumham menjadi organisasi yang baik dan benar, tapi mampu bekerja secara profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pesan Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, dalam kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Balitbangkumham.
Dalam Deklarasi tersebut, turut hadir secara daring Komisioner Ombudsman Niniek Rahayu. Niniek menegaskan pentingnya pembangunan Zona Integritas di lingkungan kerja. “Kita bekerja hanya dituntut dua hal, profesional dan berintegritas,”tegasnya. Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menjadi komitmen kepada diri sendiri untuk bekerja sesuai dengan undang-undang.
Direktur Pembinaan Masyarakat KPK Indonesia, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, mengapresiasi Balitbangkumham atas pelaksanaan kegiatan hari ini. Ia mengatakan bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan salah bentuk dukungan Balitbangkumham dalam membantu KPK mencegah terjadinya korupsi di kalangan pegawai negeri.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)