Jakarta (11/06) - Menyambut New Normal, Kepala Balitbangkumham mengeluarkan Surat Edaran mengenai praktik tatanan normal baru dalam berkinerja di Balitbangkumham. Surat edaran ini menjadi pedoman bagi ASN di lingkungan Balitbangkumham agar tetap produktif tapi selalu mengedepankan protokol kesehatan. Pada 29 Mei lalu, Menpan RB telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Surat ini kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Menteri Hukum dan HAM terkait sistem kerja ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kedua surat ini yang menjadi dasar hukum terbitanya Surat Edaran Kepala Balitbang Hukum dan HAM tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Balitbang Hukum dan HAM. Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, mensosialisasikan isi surat edaran pada seluruh pegawai lewat pertemuan virtual menggunakan aplikasi Zoom. Sesuai amanat Menpan RB, Balitbangkumham tetap produktif dengan melaksanakan tugas harian di kantor dan di rumah sesuai peraturan. Hanya 50% pegawai yang boleh masuk ke kantor agar physical distancing mungkin untuk dilakukan. Tiap unit eselon II diminta membuat jadwal piket dimana dalam 6 hari kerja masing-masing pegawai perlu masuk ke kantor 3 hari kerja. Meski begitu ada pengecualian untuk pegawai yang memiliki risiko tinggi, di antaranya pegawai dengan penyakit serius dan riskan; pegawai berumur di atas 55 tahun; pegawai yang harus menggunakan transportasi umum; dan pegawai yang baru bepergian dari luar negeri/ luar kota selama 14 hari terakhir. Pegawai yang masuk dalam pengecualian diperbolehkan untuk bekerja dari rumah. Utami menghimbau agar ASN di Balitbangkumham tetap produktif baik ketika bekerja di rumah maupun bekerja di kantor. “Jangan sampai situasi ini membuat kita lemah. Kapan lagi kita bisa mengabdi pada bangsa dan negara, kalau bukan hari ini dengan berkinerja secara produktif,” semangatnya. Beliau juga menegaskan bagi ASN yang bekerja dari rumah tetap harus optimal dalam berkerja dan tetap menjalankan protokol kesehatan. “Penting sekali bagi ASN yang melaksanakan WFH, jangan sampai sedang WFH tapi dipergunakan untuk jalan-jalan keluar rumah, jangan sampai negara berusaha menjaga kesehatan kita namun kita mengabaikan kesehatan, jangan sampai ada komentar negatif dari masyarakat umum atau bahkan sampai tertular,” himbau Utami. Dalam minggu ini Balitbangkumham akan menyusun jadwal pelaksanaan dinas di kantor (WFO) dan bekerja dari rumah (WFH). Dengan begitu, proses bisnis Balitbang Hukum dan HAM berjalan dengan optimal. (*Humas)


Komentar (0)