Jakarta (26/9) - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan peran Penelitian Kemasyarakatan yang wajib dilaksanakan sebagai salah satu tugas dari Balai Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh para Pembimbing Kemasyarakatan guna kepentingan atau hak dari warga binaan pemasyarakatan. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang telah disahkan. Itulah yang mendorong Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan.

"Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak kemudian melaksanakan kajian yang hasilnya berupa Naskah Pra Kebijakan dan rekomendasi yang akan memperkuat Rancangan Peraturan Menteri tersebut," ujar Andi Nurka, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, pada kegiatan Diskusi Publik Draf Naskah Pra kebijakan Analisis Strategi Kebijakan tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan.

Adapun proses pengumpulan data lapangan telah dilakukan oleh Tim Analisis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan UPT Pemasyarakatan di Provinsi Bali, Pprovinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku dan Provinsi DKI Jakarta. (*Humas)

 

 


Komentar (0)