Jakarta (28/9) – Pengadilan HAM di Indonesia masih beberapa hambatan salah satunya adalah mengenai masih kurangnya peraturan yang mengatur tentang perlindungan korban dan saksi serta peraturan mekanisme pemberian kompensasi kepada korban. Untuk itu perlu dibentuk peraturan baru yang lengkap mengatur dari awal penyelesaian kasus HAM hingga sampai pemberian kompensasi kepada korban.

 

“Dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti sulitnya mencari barang bukti karena kejadian yang sudah lampau, masih belum adanya istilah khusus tentang pelanggaran HAM berat dan masih belum terbentuknya Hukum Acara khusus yang mengatur peradilan pelanggaran HAM berat,” ujar Tony Yuri Rahmanto, Analis Kebijakan Muda Balitbang Hukum dan HAM.

 

Kegiatan FGD ini menghadirkan narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Nathalina Naibaho untuk memberikan masukan dan saran. Selain itu, kegiatan FGD ini juga diadakan guna mengumpulkan masukan dan saran dari masyarakat sipil dan akademisi. (*Humas)

 

 


Komentar (0)