Jakarta (15/11) - Pada tahun 2019 terdapat 29.591 tahanan di rutan dan lapas yang menjalani overstaying dan menyebabkan kerugian negara yang cukup besar, hal ini menjadi evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam penerapan Permenkumham Nomor M.HH-24.Pk.01.01.01 tahun 2011 Tentang Pengeluaran tahanan demi hukum apakah sudah sesuai.

"Pada kenyataannya saat ini masih terdapat beberapa narapidana yang sebenarnya sudah selesai masa tahanannya, namun masih terkendala di masalah administratif dari pengadilan, selain itu masih belum optimalnya komunikasi antara penegak hukum, untuk itu dalam waktu dekat perlu mengoptimalkan Forum Koordinasi dan Konsultasi Aparat Penegak Hukum (Mahkumjakpol) dan membentuk suatu kebijakan dan dewan pengawas yang mengatur tentang pembebasan narapidana," ujar Edy Sumarsono.

Kegiatan Diskusi Publik Naskah Pra Kebijakan Analisis Kebijakan terkait Pengeluaran Tahanan Demi Hukum menghadirkan Arif Maulana, Dirketur LBH Jakarta, sebagai narasumber. (*Humas)

 


Komentar (0)