Jakarta (30/11) - Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Balitbangkumham melaksanakan Diskusi Publik Rekomendasi Kebijakan terkait tentang “Perlindungan Anak Terhadap Kasus Bullying di UPT Permasyarakatan”. Seorang anak merupakan hal yang berharga, baik yang terlibat hukum ataupun tidak. Pada Diskusi Publik ini, meng- highlight bagaimana kasus bullying bisa menyebabkan gangguan mental hingga kematian didalam Lembaga Permasyarakatan Anak. Selama ini proses pemulihan mental anak masih berfokus kepada korban saja,sedangkan pelaku anak masih belum mendapatkan perhatian lebih.
Agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dilakukan beberapa strategi untuk mencegah kekerasan terhadap anak di dalam UPT Permasyarakatan yaitu
-Strategi 1: Penyediaan kebijakan, Pelaksanaan regulasi, dan penegakan hukum
-Strategi 2: Penguatan norma dan nilai anti kekerasan
-Strategi 3: Penciptaan lingkungan yang aman dari kekerasan
-Strategi 4: Peningkatan kualitas pengasuhan dan ketersediaan dukungan bagi orang tua/pengasuh
-Strategi 5: Pemberdayaan ekonomi keluarga rentan
-Strategi 6: Ketersediaan dan akses layanan terintegrasi
-Strategi 7: Pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan diri anak (*Humas)



Laporan Tahunan, perpustakaan, wbbm, kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)