Jakarta (04/10) – “Penataan organisasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan karena lingkungan, organisasi, dan strategi terus berubah dari waktu ke waktu, dengan kata lain menurut, penataan organisasi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Apabila lingkungan stabil dan hanya mengalami sedikit perubahan, maka penataan organisasi tidak harus perlu berubah, akan tetapi kalau lingkungan berubah secara signifikan dan sangat mempengaruhi maka penataan organisasi menjadi sangat penting,” ujar Yayah Mariani, Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM.

 

Peneliti Balitbangkumham, Victorio, mengatakan demi menyikapi perubahan ini maka perlu adanya sosialiasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. “Terutama perihal adanya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang tentu mengubah fungsi kelitbangan yang ada di kantor wilayah dan juga berpengaruh nantinya dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Orta Instansi Vertikal Kemenkumham,” jelas Victorio.

 

Kegiatan Diskusi Publik Rekomendasi Kebijakan kajian “Penataan Kelembagaan di Kantor Wilayah ( Revisi Peraturan Presiden 83 Tahun 2012 )” menghadirkan dua narasumber lain yaitu Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana POLHUKAM dan Pemerintah Daerah pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Fahrul Azmi, serta Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I Kemenpan RB, Nanik Murwati. (*Humas)

 

 

 

 


Komentar (0)