Dirjen Kekayaan Intelektual, Freddy Harris mengapresiasi kinerja balitbangkumham terkait aplikasi survey 3a. Menurutnya, aplikasi sangat membantu untuk memetakan permasalahan yang ada di lapangan terkait pelayanan publik Ditjen KI.
“Tidak bisa dipungkiri, kita adalah unit yang langsung terjun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga koreksi diri terkait pelayanan yang sudah diberikan harus terus diperbaiki,” terangnya.
Dalam roadshow pemetaan tema penelitian 2020, Freddy meminta agar Balitbangkumham melakukan riset mengenai persepsi masyarakat terhadap prosedur pelayanan di Ditjen KI.
“Ini penting karena banyak masyarakat yang mengeluhkan durasi penyelesaian layanan KI,” imbuhnya.
Ada empat usulan tema riset 2020 yang menyangkut isu kekayaan intelektual :
1. Survey indeks pelayanan masyrakat dan survey persepsi anti korupsi.
2. Persepsi masyarakat terhadap proses pelayanan di Ditjen KI (yang sedah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku)
3. Aturan yang menghambat stakeholder
4. Persepsi masyarakat terhadap adanya sistem online pelayanan Ditjen KI.
"Semua usulan ini akan ditampung dan dirapatkan kembali untuk dipilih sebagai prioritas riset 2020," tutup Asep.

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)