Jakarta(09/09)- Pada hakikatnya peristiwa hukum perwalian adalah peristiwa hukum yang lahir dalam lingkup hukum keluarga, namun mengingat bahwa kepentingan terbaik bagi seorang anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum juga menjadi tanggung jawab negara, maka peran negara melalui BHP dalam pengawasan perwalian menjadi hal yang sangat penting. Dalam rangka menghadirkan negara melalui pengawasan perwalian dan untuk memberian perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur serta mempertimbangkan pluralisme hukum di Indonesia, maka perlu ada konsep pembaharuan pengawasan perwalian di Indonesia berdasarkan sistem hukum Pancasila sebagai nilai-nilai falsasah bangsa, dengan melakukan perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 dengan mengatur materi muatan yang ada dalam Pasal 366 dan Pasal 369 KUH Perdata yang bertujuan untuk menghadirkan negara dalam rangka melindungi kepentingan terbaik setiap anak hingga ia beranjak dewasa . Berdasarkan latar belakang diatas, Tim Peneliti Balitbangkumham mengadakan kegiatan diskusi publik rekomendasi kebijakan tentang Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Perwalian Oleh Balai Harta Peninggalan Di Indonesia


Peneliti Balitbangkumham ,Taufik Hidayat Simatupang dalam paparannya menyampaikan bahwa pengawasan perwalian terhadap anak di bawah umur yang dilaksanakan oleh BHP, sebagai bentuk dari pelaksanaan prinsip dan konsep negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan parameter penghormatan dan perlindungan terhadap HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, selama ini belum dilaksanakan secara optimal.’’ karena efektifitas pelaksanaan fungsi dan kewenangan BHP sebagai Wali Pengawas, menurut pandangan PN/PA tingkat efektifitasnya menunjukkan angka yang lebih kecil walaupun menurut BHP sudah cukup efektif .’’ jelas Taufik.

Taufik juga menyatakan perlunya membuat Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Mahkamah Agung, yang salah satu point nya meneyepakati agar Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) dan/atau Peraturan MA (PERMA) yang memerintahkan agar Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menyampaikan salinan Penetapan Perwalian Anak di bawah umur ke Balai Harta Peninggalan sebagai dasar pelaksanaan kewenangannya melakukan tugas pengawasan perwalian anak.’’ Selain itu perlu juga sosialisasi secara lebih intensif dan masif ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait kewenangan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan perwalian anak di bawah umur serta melakukan evaluasi dan monitoring untuk melihat tingkat keberhasilan sosialisasi dimaksud,’’ Jelas Peneliti Balitbangkumham ini.

Kegiatan diskusi hari ini juga menghadirkan Nurhendro Putranto (Praktisi Balai Harta Peninggalan) sebagai narasumber. Setelah diskusi hari ini peneliti Balitbangkumham akan kembali menyempurnakan hasil penelitian mereka sebelum dibuat policy brief dan diserahkan kepada stakeholder terkait. (*Humas)


Komentar (0)