Jakarta(03/09)-Guna merealisasikan perencanaan dan penganggaran pada satker Kantor Wilayah dan UPT yang in-line dengan eselon I terkait, maka alokasi anggaran pada masing-masing satuan kerja harus bersesuaian dengan program unit eselon I pengemban program.Dalam Orta Kemenkumham, tugas dan fungsi untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan HAM dilakukan oleh Balitbang Hukum dan HAM. Dalam rangka pelaksanaan tusi tersebut, sebagian target kinerjanya didelegasikan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham yang dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Untuk itu, sebagian anggaran Balitbangkumham diturunkan pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang melekat pada bidang HAM. Berdasarkan latar belakang diatas, Tim Peneliti Balitbangkumham mengadakan kegiatan diskusi publik tentang Efektivitas Pengalokasian Anggaran Penelitian Dan Pengembangan Pada Kantor Wilayah KEMENKUMHAM RI.

Peneliti Balitbangkumham , Edward James sinaga dalam paparannya mengatakan perlu adanya penambahan pengalokasian anggaran penelitian di Kanwil mengingat luasnya cakupan daerah dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing Kanwil serta perlu dipercepat penyusunan dan pengiriman juklak/juknis dalam rangka mendukung pelaksanaan realisasi anggaran .’’ Juga perlu adanya kerjasama lebih erat dengan Bidang HAM Kanwil agar dapat lebih bersinergi terkait penyusunan program dan anggaran agar sinkronisasi kegiatan di pusat dan di kanwil dapat lebih sinergi,’’ Jelas Edward.

Kegiatan diskusi hari ini juga menghadirkan Edy Sudarto (Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan) sebagai narasumber. Setelah diskusi hari ini peneliti Balitbangkumham akan kembali menyempurnakan hasil penelitian mereka sebelum dibuat policy brief dan diserahkan kepada stakeholder terkait. (*Humas)

 


Komentar (0)