Jakarta (18/03)- Kewajiban untuk memberikan makanan yang bersih, bergizi serta memenuhi syarat kesehatan makanan bagi tahanan anak dan narapidana, telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana.

Namun dalam implementasi Permenkumham tersebut, terdapat persoalan yang masih dihadapi, seperti ketiadaan cita rasa dan porsi makanan yang dianggap kurang memenuhi, adanya perbedaan kebutuhan jenis makanan di setiap wilayah dan ketidaksiapan SDM atau kompetensi petugas di bidang penyelenggaraan makanan serta permasa

Dalam presentasi proposal ini, Ahyar, Peneliti Balitbang menjelaskan pentingnya untuk mengindentifikasi, menggambarkan persoalan dan menemukan solusi serta upaya untuk memaksimalkan peningkatan penyelenggaraan makanan dengan memfokuskan penelitiannya pada sisi pengganggarannya. “kita akan fokuskan pada sisi penganggarannya,” jelas Ahyar

Rosmida, narasumber dari Poltekes Kemenkes menambahkan jika penelitian akan difokuskan di pada sisi penganggaran, maka diharapkan juga menjelaskan upaya untuk peningkatan penganggaran dengan mempertimbangkan faktor kenapa harus ditingkatakan seperti harga bahan pokok, biaya pemeliharaan alat dll.

Hasil diskusi ini akan menjadi langkah awal peneliti untuk menentukan jalan riset evaluasi terhadap implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 kedepannya sebelum tim turun ke lapangan untuk pengambilan data. (*humas)

 

 

 


Komentar (0)