Jakarta (15/3) – Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan kebutuhan setiap instansi demi mendukung kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, untuk itu penting bagi setiap instansi memiliki unit kerja yang mengelola PBJ sehingga kebutuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi dengan baik. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan mengadakan kegiatan Grup Diskusi Terfokus (FGD) tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
“Dengan adanya Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa harapannya dapat memenuhi Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai dengan arahan Presiden agar dapat menghasilkan Barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek: kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia,” ujar Januar Indra, Analis Kebijakan Madya Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kegiatan diskusi ini juga mengundang perwakilan dari Biro Umum Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan sebagai peserta untuk mendapatkan masukan untuk Penyempurnaan Naskah prakebijakan yang akan diterbitkan. (*Humas)



Laporan Tahunan, perpustakaan, wbbm, kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)