Jakarta (03/02) – Peneliti Balitbangkumham, Oki Wahyu Budijanto, menyatakan perlunya grand design Revitalisasi Law and Human Rights Centre di Kantor Wilayah. Grand Design ini penting untuk menentukan arah dan tujuan yang jelas dalam transformasi layanan publik Kemenkumham.


Oki berpendapat, sudah banyak kanwil yang melakukan inovasi di bidang pelayanan publik. Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah misalnya menciptakan aplikasi Silandu untuk mengintegrasikan seluruh layanan hukum dan HAM di wilayah. Sementara, Kanwil Kemenkumham DIY menciptakan aplikasi yang membantu pelayanan publik pada notaris. Meski begitu, Oki menilai aplikasi buat kanwil belum terintegrasikan dengan kanwil-kanwil lainnya. “Inilah yang membuat peta jalan revitalisasi jangka pendek, menengah dan panjang perlu disusun,” imbuhnya.


Sementara itu dosen Universitas Islam Sultan Agung, Dr. Widayati SH.MH, mengapresiasi langkah Kemenkumham melakukan revitalisasi Law and Human Rights Centre di wilayah. Menurutnya, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik. “Karena itulah langkah Kemenkumham membuka pos pelayanan di bidang hukum dan HAM sangat tepat, sebab akan bisa memberikan edukasi dan pemahaman terkait hukum di masyarakat,” tambah Widayawati.

Diskusi mengenai Revitalisasi Law and Human Rights Centre oleh Kantor Wilayah merupakan rangkaian diskusi daring OPini yang akan digelar di 33 kantor wilayah. Selain narasumber tersebut, OPini yang dilaksanakan Kanwil Jawa Tengah turut menghadirkan Iwanuddin Iskandar, SH,M.Hum., Kepala Biro Hukum Provinsi Jateng. (*Humas)

 


Komentar (0)