Jakarta (02/02) – Peneliti Balitbangkumham, Tony Yuri Rahmanto, mengatakan bahwa dalam kurun waktu 18 tahun terjadi 18 kasus terorisme di Indonesia. Mengutip hasil diskusi dengan BNPT, terdapat dugaan para teroris masuk ke Indonesia dengan menggunakan paspor palsu. Situasi ini menyebabkan Ditjen Imigrasi memiliki fungsi sebagai supporting unit dalam tahap pertama penanggulangan terorisme.

Fungsi supporting unit Ditjen Imgirasi, menurut Tony, dapat dilaksanakan lewat pelaksanaan pengawasan, intelijen keimigrasian dan pemberian izin tinggal.  Ketiganya dilaksanakan oleh tiga direktorat berbeda yang berada di bawah Ditjen Imigrasi.  

Dalam melaksanakan fungsinya, Tony mengatakan bahwa data masih menjadi persoalan yang krusial. Belum ada integrasi data yang optimal antara Ditjen Imigrasi, BNPT dan 32 K/L yang terkait lainnya. “Sebisa mungkin dilakukan percepatan proses pembentukan kesisteman dengan BNPT selaku koordinator,”saran Tony.

Tony menambahkan, sistem database SIMKIM yang dimiliki Ditjen Imigrasi sekarang bisa dikembangkan menjadi sistem yang prediktif. “Lewat pola yang sudah dikumpulkan selama ini, SIMKIM harusnya bisa dikembangkan untuk membaca mana yang berpotensi membawa risiko terorisme,” jelas Tony.

Hasil penelitian Tony Yuri Rahmanto dipresentasikan dalam Obrolan Peneliti (OPini) yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham Banten untuk pertama kalinya. Sebelumnya, sosialisasi hasil penelitian dilaksanakan lewat FGD konvensional. Dengan mengadopsi sistem diskusi daring, kini hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Selain Tony, hadir pula Ahmad Firmansyah, Kadiv Imigrasi Kanwil Kemenkumham Banten dan Amas Tadjudin, Ketua Forum Komunikasi Penanganan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten. (*Humas)

 

opini banten

opini banten

opini banten

opini banten


Komentar (0)