Kepala Balitbang Hukum dan HAM baru saja melantik Dr. Rahmat Trijono sebagai peneliti utama. Dengan bertambahnya jumlah peneliti utama, harapan untuk memiliki Profesor Riset di Balitbangkumham makin besar. "Saya harap Pak Rahmat yang sudah lulus S3 dan sudah punya berbagai pengalaman bisa mewujudkan keinginan ini," tutur Asep dalam sambutan pelantikan hari ini.
Selain peneliti utama, Asep juga melantik pejabat pengawas dan pejabat administrator untuk mengisi kekosongan jabatan. Promosi dan mutasi jabatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan capaian dan kompetensi yang dimiliki tiap pegawai. "Kami harap dengan bekal pendidikan yang dimiliki, bisa menyalurkan kemampuannya di jabatan yang sekarang," imbuh Asep.
Dalam amanatnya Asep juga menyinggung agar peneliti dan pejabat yang baru dilantik dapat bekerja lebih maksimal. "Tahun ini hasil riset kita yang IPK IKM sudah dimanfaatkan oleh Kemenpan, Kejaksaan dan Kemenkumham, jadi harusnya kita bisa lebih baik lagi," ujar Asep.
Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)