Jakarta (09/05) – Kepala Balitbang Hukum dan HAM bersama tim memantau pelaksanaan survei oleh petugas UPT Lapas Perempuan Kelas IIa, Bandung. Survei ini merupakan bagian dari penelitian Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika yang ditugaskan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Sebelumnya, Balitbangkumham telah mengadakan teleconference dengan seluruh Kanwil Kemenkumham untuk mensosialisasikan panduan penelitian. Supaya hasil survei valid dan akuntabel, tim melakukan peninjauan dan pendampingan ke 33 Kanwil. Survei akan dilakukan terhadap narapidana kasus narkotika dari 3 UPT di masing-masing Kanwil.
Dalam survei ini, narapidana kasus narkotika diminta mengisi sejumlah pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan akan diolah oleh tim peneliti supaya tergambar peta karakteristik narapidana kasus narkotika di Indonesia. Penelitian ini diinisiasi karena melihat jumlah narapidana kasus narkotika yang besar dan terus bertambah tiap harinya. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, merasa perlu mengenali karakteristik napi untuk menciptakan kebijakan yang jitu dan tepat sasaran. (*Humas)
.jpeg)
.jpeg)
Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)