Jakarta (31/03) - Kini semua pejabat fungsional dituntut untuk memiliki kemampuan menulis artikel ilmiah. Sementara media publikasi jurnal ilmiah di bidang hukum dan HAM masih terbatas. Kanwil Kemenkumham DIY merespon kebutuhan ini dengan menerbitkan jurnal hukum dan HAM Wicarana.

Dalam kegiatan launching hari Jurnal Wicarana hari ini, Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, mewakili Menteri Hukum dan HAM untuk meresmikan jurnal ini. Dalam sambutannya, Utami mengapresiasi inisiatif Kemenkumham DIY untuk berkontribusi pada bidang penelitian dan publikasi. Menurutnya, hasil penelitian yang baik perlu dipublikasikan agar dapat dimanfaatkan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat. 

Lewat jurnal ini diharapkan muncul ide-ide baru yang membangun dan berkontribusi bagi program pemerintah.  Lahirnya jurnal Wicarana diharapkan dapat dapat menginspirasi kanwil lain untuk menghadirkan tulisan-tulisan berkualitas di bidang hukum dan HAM. 

Jurnal Wicarana dapat diakses 7x24 jam secara daring oleh masyarakat. Kepala Kanwil DIY, Imam Jauhari, mengatakan bahwa digitalisasi jurnal Wicarana sesuai dengan tuntutan jaman. “Di jaman digital ini semuanya paperless dan dapat diakses dengan cepat, itulah mengapa jurnal Wicarana hadir dalam bentuk digital,” jelas Imam Jauhari. (Humas)

 


Komentar (0)