Jakarta (07/04) - Penyelenggaraan bantuan hukum perlu ditindaklanjuti secara terus menerus dalam rangka mencapai keadilan dan kepastlan hukum pada masyarakat. Sebagai upaya peningkatan kualitas, Balitbangkumham berkolaborasi dengan BPHN dalam mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang dilakukan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai pemberi bantuan hukum. Menurut peneliti Balitbangkumham, Junaidi, perlu adanya peningkatan pada aspek - aspek penyelenggaraan bantuan hukum mengingat minimnya informasi yang diterima dari masyarakat.
Betra, Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, turut menambahkan, bahwa sosialisasi layanan bantuan hukum masih kurang. Betra juga mengusulkan perlunya ruang khusus pemberi bantuan hukum di rutan atau lapas untuk meningkatkan layanan bantuan hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, Betra memandang perlu adanya kerjasama antara Kemenkumham dan lembaga pemberi bantuan hukum.
Prof Herlambang Guru Besar Hukum Pidana Univeritas Negeri Bengkulu menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum sebenarnya adalah bentuk “rekayasa sosial” untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu harus dipastikan pihak yang membutuhkan mengerti dan memiliki akses terhadap layanan bantuan hukum ini.
Dalam diskusi OPini hari ini, Herlambang juga mengusulkan satu ide baru tentang pengakuan Lembaga adat sebagai pemberi bantuan hukum. Di beberapa daerah, Lembaga adat berperan langsung dalam mewujudkan keadilan dengan cara menyelesaikan konflik di luar peradilan. Untuk mengukuhkan fungsi ini, proses verifikasi dan akreditasi juga diharapkan berlaku bagi Lembaga adat.
Kegiatan Opini dengan tema ‘’ Kualitas Layanan Bantuan Hukum Sebagai Perwakilan Akses Keadilan’’ yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Lebih dari 400 peserta dari seluruh Indonesia berpartisipasi dalam diskusi ini baik melalui aplikasi zoom maupun youtube. (*Humas)


Komentar (0)