Jakarta - Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Khususnya Pada Masa Pandemi Covid-19 Perlu Untuk Menetapkan Suatu Kebijakan Dengan Memberikan Keringanan Tarif Terhadap Pelayanan Kekayaan Intelektual Sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen). Keringanan Tarif Ini Diberlakukan Pada Kegiatan Tertentu Seperti Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HDKD), Hari Kekayaan Intelektual Sedunia (World IP Day), Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Serta Hari-hari Besar Lainnya Yang Terdapat Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
 
Penyampaian Naskah Akademik “Urgensi penetapan Besaran Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual” hasil Analisis Kebijakan Pusat Litbang Hukum Balitbang Hukum dan HAM dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilaksanakan Direktorat Kekayaan Intelektual serta penyelarasan dan Harmonisasi bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan instansi terkait.
 
Berdasarkan analis urgensi dan pertimbangan-pertimbangan serta persetujuan dari Kementerian Keuangan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pemberian tarif sampai dengan Nol Rupiah atau (0.0) % untuk itu sebagai upaya melaksanakan kebijakan tersebut, perlu disusun sebuah dasar hukum berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dapat ditetapkan pada tahun 2022 ini. (*Humas)
 
 
 


Komentar (0)