Kebijakan Yang Baik Harus Berangkat Dari Analisa Data

Jakarta (11/05) - Para pejabat Balitbangkumham mengikuti interview untuk memetakan proses bisnis pembuatan kebijakan di lingkungan Kemenkumham. Dalam interview ini, para pegawai memberikan pendapat tentang urgensi dan tantangan perubahan Balitbangkumham menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham).

Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Hukum dan HAM, Aman Riyadi, mengatakan bahwa selama ini pengambilan kebijakan sering tidak diawali dengan analisis data. Padahal kebijakan yang baik harus berangkat dari bukti.

Pendapat ini diamini oleh Kepala Pusjianbang Kebijakan. Menurutnya keberadaan BSK Hukum dan HAM penting untuk menyediakan analisis pra kebijakan sehingga sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. BSK dapat memberikan analisis urgensi dan masukan substantif terkait kebijakan yang akan diusulkan unit utama. “Adanya BSK penting untuk menjamin evidence based policy berlaku di Kemenkumham,” ujar Jatmiko, analis kebijakan yang ikut berpendapat dalam forum ini.

Peran strategis BSK Hukum dan HAM akan signifikan jika didukung seluruh unit utama Kemenkumham. Oleh karena itu, forum ini penting agar output kerja BSK selaras dengan proses bisnis pembuatan kebijakan di Kemenkumham. (*Humas)